Peran Dunia Internasional dalam Menjamin Hak Pangan dan Gizi

Setiap negara yang berpartisipasi dalam KTT pangan (Roma tahun 1996 dan Roma tahun 2009) harus mengakui peran penting kerjasama internasional serta bekerja sesuai dengan komitmen mereka untuk bertindak, sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mencapai perwujudan penuh dari Hak atas Bahan Pangan yang Layak. Dalam mengimplementasikan komitmen ini, Negara penandatangan harus mengambil langkah-langkah untuk menghormati pemenuhan hak atas pangan di negara lain, melindungi hak tersebut, memfasilitasi akses kepada bahan pangan, serta memberikan bantuan yang diperlukan bila diminta.

Dalam sidang ke 20 di Jenewa tanggal 26 April sampai 14 Mei 1999 ada ketentuan bahwa bahwa setiap negara yang harus menghentikan embargo bahan pangan atau tindakan-tindakan serupa yang membahayakan produksi bahan pangan dan akses kepada bahan pangan di negara lain. Bahan pangan seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai alat penekan politis dan ekonomis (CESCR/Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1999).

Dalam kondisi khusus (bencana dan keadaan darurat), setiap negara mempunyai tanggung jawab personal dan kolektif, sesuai dengan Piagam PBB, untuk bekerjasama dalam pemberian penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan kepada para pengungsi atau orang-orang terlantar dalam suatu negara.  Setiap negara harus melaksanakan tugas ini sesuai dengan kemampuannya.  Peranan Program Pangan Sedunia (WFP) dan Kantor Dewan Tinggi PBB untuk Masalah Pengungsi (UNHCR), saat ini makin meningkat. Peran dari UNICEF dan FAO, mempunyai arti penting dalam hal ini dan harus terus diperkuat. Bantuan pangan harus diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat (CESCR, 1999).

Bantuan pangan harus, sedapat mungkin, diberikan dengan cara yang tidak merugikan produser dan pasar lokal, serta harus dilaksanakan dengan cara yang memfasilitasi kembalinya kemampuan swadaya pangan dari penerimanya.  Produk-produk yang dimasukkan dalam perdagangan atau bantuan pangan internasional harus aman dan dapat diterima secara budaya oleh masyarakat penerimanya.

Organisasi-organisasi pangan, seperti FAO, WFP dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) yang berhubungan dengan Program Pembangunan PBB (UNDP), UNICEF, Bank Dunia dan bank pembangunan regional, harus bekerjasama secara lebih efektif, sesuai dengan keahliannya masing-masing, dalam implementasi hak atas pangan pada skala nasional, sesuai dengan wewenang individual mereka. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan internasional, khususnya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, harus memberi perhatian yang lebih besar terhadap hak atas pangan dalam kebijakan pinjaman dan perjanjian kredit mereka serta dalam cara-cara penyelesaian internasional dalam hal terjadinya krisis hutang. Hal ini dilakukan agar hak atas pangan dan gizi tetap terlindungi (CESCR, 1999).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s