Cadangan Pangan: Sejarah, Perencanaan, dan Pengelolaannya

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi (Jelliffe & Jelliffe 1989). Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya (Deptan 2009).

Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat di Indonesia secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah ada sebelum tahun 1980. Rachman, Purwoto, dan Hardono (2005) mengemukakan bahwa secara singkat, sejarah pengelolaan cadangan pangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1939 saat pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga logistik bahan pangan (beras) yang bernama Voedings Middelen Fonds (VMF). Lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha (SNKK) saat masa pendudukan Jepang dan setelah Indonesia berdaulat penuh, terjadi perubahan lagi sampai akhirnya menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog) sejak 1967.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan cadangan pangan masyarakat telah menjadi tradisi. Menurut Rachman, Purwoto, dan Hardono (2005), lumbung pangan berkembang pesat pada tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia. Sebaliknya, sejak tahun 1980-an, perkembangan lumbung padi merosot tajam sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan pemerintah yang akan dibiayai melalui APBD dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh instansi yang menangani ketahanan pangan Propinsi/ Kabupaten/Kota melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Instansi terkait.

            Banyak hal perlu diperhatikan dalam penetapan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan pangan serta penetapan jenis atau kebutuhan cadangan pangan. Pada penetapan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan pangan yang harus diperhatikan, yaitu (Deptan 2009):

  1. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
  2. Informasi mengenai rawan pangan yang meliputi potensi terjadinya rawan pangan transien, potensi terjadinya bencana, penyebab timbulnya bencana, jenis dan besarnya bencana, dampak kemanusiaan (jumlah korban), kedalaman dampak (jumlah kerugian  materi), dan kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga.
  3. Memperhitungkan total kebutuhan konsumsi minimal masyarakat (tiga bulan dalam satu tahun) dalam bentuk natura (bahan makanan dan cadangan pagan hidup atau uang).
  4. Keadaan keuangan daerah.

Sedangkan, pada penetapan jenis atau kebutuhan cadangan pangan yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan pola pangan masyarakat          setempat didasarkan atas data analisis konsumsi pangan atau data lainnya (Deptan 2009).

Berdasarkan diskusi mengenai Kajian Cadangan Pangan Nasional 2009 maka perkiraan besarnya cadangan pangan pemerintah ditetapkan melalui perhitungan hasil optimasi transfer surplus-defisit, stok darurat, stok buffer (pengendalian harga) dengan menggunakan Linier Programming (LP), namun besaran cadangan pangan dapat juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan daerah (Deptan 2009b).

Cadangan pangan pada tahun tertentu pun dapat diketahu besarnya melalui perumusan yang digunakan Suhartini dan Hardono 2009 dalam penelitian mengenai Prospek Ketahanan Pangan Nasional (Analisis dari Aspek Kemandirian pangan):

Ketahanan Pangan (NFA) = CDPF+IMP+TRF+STK

Berdasarkan rumus tersebut maka didapat perhitungan stok pangan atau cadangan pangan, yaitu:

Stok Pangan/Cadangan pangan (STK) = NFA-CDPF-IMP-TRF

Keterangan:

CDPF   : Produksi pangan domestic yang dapat dikonsumsi

IMP      : Impor pangan

TRF      : Transfer

STK      : Stok pangan/cadangan pangan

Pada gambar Siklus Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilihat sebuah alur pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan yang tersedia digunakan apabila terjadi bencana yaitu disalurkan kepada para korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Cadangan pangan tersebut pun dapat digunakan apabila tidak terjadi bencana sebelum daya simpan berakhir, misalnya untuk intervensi (ibu hamil, balita kurang gizi, atau PMT-AS) atau bantuan kemanusiaan ke daerah lain.

Setelah digunakan untuk penyaluran pasca bencana, bantuan kemanusiaan, atau intervensi maka cadangan pangan tersebut akan habis atau berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan penggantian atau penyegaran cadangan pangan untuk menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia sesuai kebutuhan.

Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Lumbung pangan, sebagai bentuk pengelolaan cadangan pangan di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia, lalu mengalami penurunan sejak tahun 1980-an, sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena dianggap tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

Ketentuan undang-undang mengenai cadangan pangan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 dan 2. Selain undang-undang tersebut, pemerintah juga telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Inpres No.13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, SKB Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 46/KEP/M.EKON/08/2005, dan No. 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga, dan Surat Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia No. 64/PP.310/M/3/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

Pada kegiatan pengadaan cadangan pangan, besarnya volume, bentuk cadangan pangan sangat tergantung kepada: penggunaan cadangan pangan, sasaran/target cadangan pangan, Frekuensi terjadinya bencana, Besarnya kejadian bencana (bencana alam atau bencana sosial), Jangka waktu bantuan, potensi/kekuatan sumberdaya lokal, dan Fasilitas penyimpanan, sedangkan pada pengendalian pengelolaan cadangan pangan terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan.

Tulisan ini dibuat oleh ariesulaeman dan Prita Dhyani.

One thought on “Cadangan Pangan: Sejarah, Perencanaan, dan Pengelolaannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s